Itu diutarakannya menyikapi pimpinan KPK yang dipimpin Firli Bahuri bertamu ke pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).
"Kalau menurut saya tidak pantas karena kita tidak bisa membedakan mana pertemuan publik mana pertemuan privat, kecuali pertemuan nya dibuat terbuka, boleh kalau terbuka, tapi kalau pertemuan di ruang tertutup ya susah," kata Mardani di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (7/2).
Lebih lanjut, Mardani lantas membandingkan pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya yang sangat menjaga etika saat bertemu dengan siapapun. Terlebih lagi, kata dia, saat itu belum dibentuk Dewan Pengawas (Dewas) KPK seperti saat ini. Ia mengenang pengalaman PKS tatkala memberikan suguhan makanan kepada penyidik KPK. Namun, kata dia, para penyidik itu tak menyentuhnya.
"Datang penyidik, kita kasih makan, kasih minum, enggak mau mereka, buat mereka kita enggak boleh, etikanya harus dijaga. Buat saya dulu etikanya bagus sekali, sekarang harus dilanjutkan, jangan malah dihilangkan etika itu," kata Mardani.
Melihat hal itu, Mardani menilai proses penegakan korupsi di Indonesia masih memiliki hambatan budaya feodalisme. Guna meminimalisasi hal itu, kata dia, KPK harus membangun sistem atau SOP yang rigid dan kuat terkait etika.
"Kalau enggak boleh ketemu, ya jangan ketemu, karena sekali ketemu, dia basa basi nanti ada hal-hal tertentu malah kita buruk, bener-bener jaga, di ruang publik ini kita tampilkan etika publik. Jangan sampai etika publik dihilangkan," kata Mardani.
Sebelumnya, pimpinan KPK periode 2019-2023 sudah 3 kali melakukan kunjungan ke kompleks parlemen--di luar rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat. Padahal, Firli dkk belum genap 2 bulan menjabat.Kunjungan pertama dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan pimpinan MPR pada 14 Januari 2020. Kunjungan kedua dilakukan dengan menemui pimpinan Komisi III DPR pada 20 Januari 2020. Dan, terakhir menemui pimpinan DPR pada 6 Februari 2020.
[Gambas:Video CNN]
Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim kunjungan mereka ke kompleks parlemen tak membicarakan kasus korupsi.
"Kami menyampaikan ini adalah pertemuan resmi, tidak terkait dengan perkara. Siapa pun statusnya kalau memang itu proses hukum, kami akan proses hukum," ujar Firli, Kamis (6/2).
Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa posisi semua pimpinan DPR yang hadir dalam pertemuan dengan pimpinan KPK adalah sebagai pimpinan DPR. Bukan sebagai sosok yang pernah menjadi saksi dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Dia mengklaim DPR sudah menjadwalkan pertemuan dengan jajaran pimpinan KPK sejak lama. Namun, baru bisa terwujud pada hari ini.
(rzr/kid)"nilai" - Google Berita
February 07, 2020 at 09:05PM
https://ift.tt/2OQtIrJ
PKS Nilai Pimpinan KPK Tak Pantas Bertemu Pimpinan DPR - CNN Indonesia
"nilai" - Google Berita
https://ift.tt/2Oehd90
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "PKS Nilai Pimpinan KPK Tak Pantas Bertemu Pimpinan DPR - CNN Indonesia"
Post a Comment