Semarang, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani Nakshatra Kusjala Devi menyampaikan pidato bertajuk "Kebudayaan sebagai Landasan Utama Membangun Manusia Indonesia Berpancasila Menuju Masyarakat 5.0" pada penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Jumat (14/2/2020).
Pidato mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu berfokus pada pemikiran menjadikan kebudayaan sebagai landasan utama kebijakan publik untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki kepribadian Pancasila.
Masyarakat 5.0 merupakan gambaran ideal sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan nilai-nilai kemanusiaan berbasiskan kepada kemajuan teknologi. "Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya tidak kalah lengkap dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin dikembangkan dalam Masyarakat 5.0 di negara-negara maju," kata Puan yang dianugerahi gelar Doktor HC dalam bidang "Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Manusia".
Puan menyatakan, nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai modal dasar untuk membangun masyarakat Indonesia 5.0. "Di sini hal yang paling mendasar yaitu bagaimana masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan rakyat," ucap Puan.
Menurut Puan, merealisasikan idealisme ke dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan. Hal ini tentu saja tidak lepas dari pemfungsian kebudayaan nasional. Hal ini sesuai dengan pemikiran ahli kebudayaan bahwa kebudayaan memiliki arti penting dalam pembangunan manusia. Kebudayaan mampu membentuk karakter manusia lebih memanusiakan manusia. Kebudayaan memiliki kemampuan untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik dan berperikemanusiaan. Kebudayaan dapat membentuk identitas suatu masyarakat, dan mampu mempererat solidaritas sosial.
Sesungguhnya pengarusutamaan kebudayaan nasional untuk pembangunan manusia telah dilakukan sejak awal kemerdekaan hingga zaman Bung Karno dan hingga masa Orde Baru. "Namun demikian tekanan-tekanan kapitalisme telah menggeser arus utama tersebut," katanya.
Menurut Puan, terdapat tiga poin yang perlu dilakukan. Pertama, melakukan reorientasi cara pandang dalam melihat dan memfungsikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebudayaan Indonesia harus dipandang, ditempatkan, dan difungsikan sebagai landasan untuk memanusiakan manusia Indonesia.
"Kebudayaan tidak semata-mata ditempatkan sebagai klangenan, identitas, simbol status, dan semacamnya, tetapi harus difungsikan untuk membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berkarya seluruh elemen masyarakat Indonesia secara keseluruhan," ungkap Puan.
Kedua, negara harus diberdayakan untuk mampu menjamin terlaksananya pembangunan manusia Indonesia yang berkebudayaan Indonesia. Bukan manusia Indonesia yang berkebudayaan lain.
Segala upaya harus dilakukan untuk melestarikan dan sekaligus mengembangkan kebudayaan Indonesia sebagai landasan untuk membangun insan Indonesia yang berpancasila. "Pembangunan manusia ini sangat penting karena the most valuable of all capital is that invested in human beings," tutur Puan.
Ketiga, upaya negara yang harus diberdayakan agar memiliki otoritas guna penerapan kebijakan publik khususnya di bidang kebudayaan yang mampu menyentuh sendi-sendi paling mendasar dalam kehidupan masyarakat baik dalam pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan etika, ekonomi, dan sosial.
"Melalui eksekusi kebijakan publik inilah tataran filosofis-teoretik kebudayaan dapat diwujudkan sebagai landasan utama dalam rangka membangun manusia Indonesia yang berbudaya Indonesia guna mewujudkan masyarakat Indonesia 5.0 sebagaimana yang sudah dirintis di negara-negara maju," kata Puan.
Upacara penganugerahan dihadiri suami Puan, Hapsoro Sukmonohadi, Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Wapres ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, serta Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings Primus Dorimulu.
"nilai" - Google Berita
February 14, 2020 at 04:42PM
https://ift.tt/2SpkXa0
Puan: Nilai-nilai Pancasila Modal Dasar Bangun Masyarakat Indonesia 5.0 - Suara Pembaruan
"nilai" - Google Berita
https://ift.tt/2Oehd90
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Puan: Nilai-nilai Pancasila Modal Dasar Bangun Masyarakat Indonesia 5.0 - Suara Pembaruan"
Post a Comment