Pengusaha yang mengupayakan insentif agar bisa bertahan, nyatanya banyak yang tidak kuat. Hingga merumahkan atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawainya.
"Programnya sudah ada tinggal tunggu pelaksanaannya saja. Kalau kita diskusi banyak program nggak kelar-kelar. Kita tunggu pelaksanaannya. Artinya dari Menko (Perekonomian) udah ada program, BI ada, OJK berkali-berkali, tinggal dilaksanakan. Sembari berjalan pelaksanaannya dievaluasi apa program sudah pas," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/4).
Ia menilai pelaksanaan kebijakan yang ada di lapangan belum bisa dikatakan berjalan baik. Pengusaha masih kesulitan dalam mendapatkan bantuan yang sekiranya dibutuhkan.
"Dari sisi ekonomi mungkin restrukturisasi kredit ke perbankan, dimintakan dari nasabah ke nasabah tapi belum terlaksana," ucap Benny.
Jika dibiarkan terus bergulir, dikhawatirkan ada efek domino lain yang timbul. Yakni makin banyak pengusaha yang kolaps.
Pemerintah perlu mempersingkat proses birokrasi agar kebijakan bisa segera langsung diterapkan di lapangan. Jika lamban, belum tentu kebijakan yang keluar akan relevan dengan kondisi yang terjadi di depan.
"Transisi makan waktu jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama, perubahan lebih terasa. Pasti ada yang perlu diperbaharui lagi," ungkap Benny.
Misalnya kondisi sebelum pemerintah menerapkan status bencana nasional pada wabah COVID-19 tentu berbeda dibandingkan sebelum. Setelah status terbaru, maka ada potensi perubahan dalam perjanjian kerja sama.
"Asumsinya waktu itu diumumkan ini force majeure. Dari itu aja udah bencana nasional. Kalau bencana nasional jangan normal (perlakuannya). kalau (tindakan) delay nanti ada lagi tuh kriteria lebih dalam. Sekarang yang diutamakan speed-nya," kata Benny.
Aturan yang dikeluarkan pemerintah pun terlihat 'pilih kasih'. Insentif baru diberikan kepada pengusaha di bidang manufaktur sementara sektor lainnya masih gigit jari karena belum ada kepastian penerapan insentif.
"Ini harus semua, jangan pilih-pilih. Kalau pilih-pilih nanti akan terjadi moral hazard. Siapa yang dekat. Lebih baik semua dianggap sama," katanya.
Ia menyebut kondisi pengusaha saat ini memang sangat butuh bantuan untuk bertahan. Jika tidak, dikhawatirkan makin banyak industri yang jatuh, termasuk makin banyak orang kehilangan pekerjaannya.
"Kalau udah mati bangunnya lebih mahal ongkosnya. Lebih baik saat sakit ini diobati. Kalau mati merembet kemana-mana. Yang harus dijaga. 1998 yang nggak sehebat ini, bangunnya cukup lama," kata Benny.
Saat ini, sektor yang sudah mendapat stimulus seperti keringanan pajak adalah manufaktur. Yakni PPh 21, PPh 22, dan PPh 25 selama 6 bulan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat buka suara soal penanganan corona khususnya soal pemberian izin pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dianggap berbelit-belit. PSBB bagian dari upaya untuk memutus mata rantai penanganan corona.
"Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai mengambil keputusan itu salah. Semuanya itu harus hati-hati dan tidak grasa-grusu," kata Jokowi, Kamis (9/4/2020).
"Sekali lagi, kita tak ingin ada grasa grusu. Cepat tapi tak tepat. Saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan, kejernihan, dan kalkulasi yang detail dan mendalam," tegas Jokowi.
(sef/sef)
"nilai" - Google Berita
April 17, 2020 at 08:16AM
https://ift.tt/3beyA2Y
Pengusaha Nilai Kebijakan Pemerintah Belum Efektif, Mengapa? - CNBC Indonesia
"nilai" - Google Berita
https://ift.tt/2Oehd90
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pengusaha Nilai Kebijakan Pemerintah Belum Efektif, Mengapa? - CNBC Indonesia"
Post a Comment