Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia. Walau bukan solusi tunggal, RUU Ciptaker dapat menjadi modal memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
Demikian disampaikan Rektor Universitas Prasetya Mulya, Djisman Simanjuntak saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (27/4/2020). "Meskipun bukan obat mujarab, tapi perubahan kebijakan ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kondisi ekonomi Indonesia," kata Djisman.
Djisman Simanjuntak menyatakan Indonesia membutuhkan pertumbuhan lapangan kerja yang sangat besar, khususnya setelah pandemi Covid-19 nanti berakhir. Menurut Djisman Simanjuntak, investasi yang sangat besar tentu sangat diperlukan. Pada waktu yang sama perdagangan internasional Indonesia pun harus unggul.
Djisman Simanjuntak menambahkan, tidak mudah untuk mencapai target-target ekonomi pascapandemi, mengingat ekonomi global tengah terguncang. "Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana kebijakan ekonomi kita bisa diarahkan sedemikian rupa," imbuh Djisman Simanjuntak seraya menyebut perbaikan aturan agar tidak tumpang tindih dan menghambat investasi suatu keniscayaan.
Sementara itu, anggota Baleg dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan pihaknya dapat memahami RUU Ciptaker menuai sorotan. Sejumlah kalangan, lanjut Taufik, menganggap RUU itu hanya berpihak kepada dunia usaha.
Taufik menyatakan masukan dari pakar secara terbuka, diharapkan membuat publik memahami urgensi RUU Ciptaker. Taufik melihat ada kebutuhan akan payung hukum untuk kebangkitan ekonomi. "Sebelum Covid-19 saja kita stagnan, apalagi setelah Covid-19 ini berlalu," kata Taufik
Di sisi lain, Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker Achmad Baidowi menegaskan tanpa kehadiran Fraksi Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pembahasan RUU Ciptaker masih dapat dilanjutkan. Baidowi menjelaskan pembahasan telah memenuhi kuorum. "Jumlah fraksi ada 9. Kuorum fraksi itu 5," ungkap Baidowi.
Baidowi menyatakan, kualitas undang-undang yang disusun tetap dijaga walau kedua fraksi tidak turut serta. "Hak mereka untuk tidak ikut, misal mau masuk di tengah jalan ya boleh juga," ucap Baidowi.
Baidowi mencontohkan pembahasan RUU Pemilu pada 2019 dapat disahkan tanpa persetujuan empat fraksi. "Contoh RUU Pemilu malah 4 fraksi tidak ikut pengesahan, ya tetap sah," demikian wakil ketua Baleg tersebut.
"nilai" - Google Berita
April 27, 2020 at 09:24PM
https://ift.tt/3aONoEx
Pakar Nilai RUU Ciptaker Dibutuhkan - Suara Pembaruan
"nilai" - Google Berita
https://ift.tt/2Oehd90
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pakar Nilai RUU Ciptaker Dibutuhkan - Suara Pembaruan"
Post a Comment