PAN dan PKS nilai Permenkes No 9 Tahun 2020 tidak efektif - alinea

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dia tidak melihat ada aturan yang lebih progresif dari Permenkes tersebut dalam menunjang tugas-tugas penanggulangan virus corona. 

Isi permenkes ini, kata Saleh, lebih pada peneguhan peran menkes dalam penentuan PSBB. Selain itu, ada juga aturan prosedur dan birokrasi penetapan PSBB yang lebih spesifik.

"Setelah membaca semua pasal-pasalnya, saya berkesimpulan bahwa Permenkes ini tidak efektif dalam mengatur kerja-kerja besar perang melawan coronavirus jenis baru. Ketentuan yang ada di dalamnya tidak begitu jauh berbeda dengan apa yang ada di peraturan pemerintah. Yang baru hanya mendetailkan prosedur pengajuan PSBB oleh kepala daerah," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya.

Saleh menilai bahwa Permenkes ini terkesan sangat birokratis. "Misalnya, tata cara penetapan PSBB pada bagian ketiga permenkes harus melalui tahapan yang panjang. Dalam penetapan itu, menteri harus membentuk tim melakukan kajian epidemologis, kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan."

Pelaksanaan kajian itu juga harus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Belum selesai di situ, tim kajian ditugaskan untuk memberikan rekomendasi kepada menteri.

"Sepintas, prosedur birokratis seperti itu sangat baik. Tetapi karena panjangnya alur birokrasi, dikhawatirkan akan memperlambat tugas dalam penanganan Covid-19. Sementara, sebagaimana kita ketahui bersama, penyebaran virus ini berlangsung cukup cepat. Tidak menunggu proses birokrasi dan hasil-hasil kajian seperti yang diurai dalam permenkes itu," terang Saleh.

Penetapan PSBB atas usulan kepala daerah pun dinilai terkendala dengan data dan kriteria yang cukup banyak. "Pada Pasal 4, misalnya, disebutkan bahwa permohonan PSBB oleh kepala daerah harus menyertakan data peningkatan jumlah kasus disertai kurva epidemologi, data peta penyebaran menurut waktu, data penyelidikan epidomologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga."

"Saya khawatir, peraturan pemerintah dan Permenkes PSBB ini hanya akan menjadi dokumen kearifan. Dokumen kearifan yang berada di tempat yang tinggi tetapi tidak terimplementasi di bumi," tutur Saleh.

Let's block ads! (Why?)

"nilai" - Google Berita
April 05, 2020 at 02:42PM
https://ift.tt/2V1gcUh

PAN dan PKS nilai Permenkes No 9 Tahun 2020 tidak efektif - alinea
"nilai" - Google Berita
https://ift.tt/2Oehd90
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini