BANDUNG,(PRFM) - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai pengawasan ketat dan melekat dalam program Kartu Prakerja sangat dibutuhkan.
Pengawasan menurutnya, bukan hanya melibatkan KPK namun juga perlu menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
"Saya berpandangan bukan hanya KPK yang harus jeli dan ketat dalam mengawasi, tapi saya meminta PPATK untuk memantau setiap transaksi keuangan khususnya pihak-pihak atau perusahaan dan pengusaha yang terlibat dan atau terafiliasi dalam pelaksanaan Kartu Prakerja ini," papar Didik dilansir laman resmi DPR RI, Minggu (3/5/2020).
Baca Juga: Beckham Seimbangkan Pendidikan dan Sepakbola
Menurut politisi Fraksi Partai Demokrat ini, kalau perlu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus melakukan audit khusus terhadap pelaksanaan Kartu Prakerja, selain itu Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat, dan masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan.
Didik menilai sebenarnya KPK bisa melakukan analisis dan membuat kajian terkait pelaksanaan Kartu Prakerja untuk menutup celah korupsi, dan juga sebagai upaya mencegah korupsi, serta meminimalisir potensi kerugian keuangan negara.
Untuk selanjutnya hasil analisis tersebut disampaikan kepada pemerintah.
"Dengan pengawasan dini tersebut, saya berharap apabila ada yang nyata-nyata melakukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan dan melakukan korupsi baik pejabat maupun pihak swasta termasuk penyedia platform digital, segera lakukan tindakan preventif, tangkap, cegah, dan perbaiki," ujarnya.
Baca Juga: Pilih yang Mengkilap, Ini Tips Mencari Kurma Berkualitas Bagus
"nilai" - Google Berita
May 03, 2020 at 06:41AM
https://ift.tt/2SwTXFn
Dewan Nilai Kartu Prakerja Perlu Pengawasan Ketat dan Melekat - Pikiran Rakyat
"nilai" - Google Berita
https://ift.tt/2Oehd90
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Dewan Nilai Kartu Prakerja Perlu Pengawasan Ketat dan Melekat - Pikiran Rakyat"
Post a Comment