Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jakarta M Taufik menilai dihentikannya revitalisasi Monas sekarang ini akibat buruknya pemerintah provinsi DKI dalam mengeksekusi program.
Dia meyakini revitalisasi Monas sejatinya bertujuan baik, tetapi menuai kisruh lantaran DKI tidak tertib administrasi.
"Kalau lihat konsep jadinya kan bakal bagus, cuma menurut saya caranya, administrasinya. Itu yang mesti diselesaikan prosedurnya," kata Taufik di Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Revitalisasi Monas bertujuan untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH). Satu pohon yang dipindahkan atau ditebang di sisi selatan Monas bakal diganti dengan tiga pohon yang ditempatkan di wilayah lain. Selain itu, bakal terdapat kolam dan plaza publik di area selatan.
Kisruh revitalisasi Monas terjadi lantaran pengerjaannya belum melewati prosesur yang benar, yakni adanya izin dari menteri sekretaris negara selaku Ketua Komisi Pengarah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keppres 25/1995. Celakanya lagi, pengerjaan harus dilakukan dengan penebangan pohon.
Menurut Taufik, revitalisasi Monas tidak mungkin dihentikan pengerjaannya. Sekarang ini, proyek diharuskan berhenti sementara lantaran Gubernur Anies Baswedan belum menerima izin revitalisasi dari Ketua Komisi Pengarah.
"Tinggal menunggu jawaban (izin), lalu (proyek) jalan lagi. Kan sementara pemberhentiannya," tuturnya.
Dia juga meyakini tidak ada pihak yang dirugikan dari dihentikannya pengerjaan revitalisasi Monas sementara waktu, hingga DKI mengantongi izin. Termasuk pihak pemborong yakni PT Bahana Prima Nusantara.
Menurutnya lagi, keterlambatan pengerjaan sifatnya hanya insiden yang bisa didiskusikan lagi dengan SKPD.
"Enggak ada kerugian, itu kan bisa didiskusikan sama kontraktornya, kan keterlambatan sekian tidak perlu dihitung karena ada pemberhentian," ujarnya.
Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov DKI untuk mendiskusikan revitalisasi Monas dengan pemerintah pusat. Namun demikian, pada sisi lain, publik menilai tidak ada urgensi dari revitalisasi Monas dan penebangan pohon merupakan tindakan kejahatan lingkungan.
Proyek revitalisasi Monas itu menuai kecaman dari kelompok aktivis lingkungan Walhi.
"Kami menuntut agar Pemprov DKI segera menghentikan proyek revitalisasi dan segera mengembalikan kembali seperti semula sesuai fungsinya," kata Koordinator Aksi Walhi, Rehwinda Naibaho, saat menggelar aksi di depan Balai Kota.
Sekretaris Daerah DKI Saefullah menepis asumsi yang menyebut jumlah pohon di Monas bakal berkurang sebagai akibat dari penebangan yang dilakukan untuk membangun kolam dan plaza terbuka. Pasalnya sayembara yang dilakukan sebelum merevitalisasi Monas mengharuskan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 64%.
Dalam Keppres 25/1995, lanjut Saefullah, RTH di Monas hanya sebesar 53%.
"Turunan dari Keppres itu adalah Kepgub 792/1997 itu ruang terbukanya jadi 56%. Terus naik lagi 8% jadi 64% hasil sayembara," tekan dia.
"nilai" - Google Berita
January 30, 2020 at 09:19PM
https://ift.tt/2uIVhfc
Petinggi Gerindra Nilai Revitalisasi Monas Hanya Lemah Administrasi - BeritaSatu
"nilai" - Google Berita
https://ift.tt/2Oehd90
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Petinggi Gerindra Nilai Revitalisasi Monas Hanya Lemah Administrasi - BeritaSatu"
Post a Comment